Dugaan Nepotisme di Bank Sultra, Keluarga Dirut Disebut-Sebut Isi Jabatan Strategis

Kantor Pusat Bank Sultra, (Foto: Bank Sultra)

Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tenggara (Sultra), Iswanto Sugiarto, menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam penempatan pejabat strategis di lingkungan Bank Sultra.

Iswanto menyebut, pihaknya menerima sejumlah pengaduan terkait dugaan penempatan pejabat yang dinilai berpotensi mencederai prinsip profesionalisme, transparansi, dan tata kelola perusahaan yang baik.

Bacaan Lainnya

Hal tersebut disampaikannya dalam agenda Sidang Tahunan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Sultra yang digelar di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra, Senin (16/11/2026).

Salah satu yang menjadi sorotan KSBSI adalah penempatan seseorang berinisial A sebagai Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) Bank Sultra.

A disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan Direktur Utama Bank Sultra.

Pemprov Sultra bersama KSBSI Sultra saat Rapat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Daerah Sultra yang digelar di Aula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sultra. (Foto: Tim/ Temanesia).

Selain itu, Iswanto juga mempertanyakan pengangkatan seseorang berinisial B sebagai Kepala Cabang di Tower Bank Sultra.

Berdasarkan informasi yang diterima KSBSI, B diduga merupakan mantan rekan kerja Direktur Utama saat masih bekerja di Bank Mandiri. Pengangkatannya pun dipertanyakan karena disebut tidak melalui tahapan jenjang karier sebagaimana mestinya.

“Pengangkatan pejabat strategis di Bank Sultra wajib dilakukan secara transparan dan berdasarkan kompetensi, bukan karena adanya hubungan keluarga maupun kedekatan personal dengan pimpinan. Jika dugaan ini benar, tentu menjadi preseden buruk bagi tata kelola Bank Sultra sebagai bank milik daerah,” jelas Iswanto.

Atas persoalan tersebut, KSBSI meminta Gubernur Sultra selaku pemegang saham pengendali Bank Sultra melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Direktur Utama.

“Karna Pak Gubernur berhalangan hadir, jadi saya minta kepada Biro Hukum Pemprov Sultra untuk menyampaikan persoalan ini kepada Gubernur Sultra agar sekiranya melakukan evaluasi massal terhadap manajemen Bank Sultra,” ucapnya.

Selain dugaan nepotisme, KSBSI Sultra turut menyoroti kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap delapan pekerja Bank Sultra yang dinilai perlu diuji kesesuaiannya dengan ketentuan perundang-undangan ketenagakerjaan.

Menurut Iswanto, PHK tersebut diduga berkaitan dengan persoalan atau kesalahan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

Padahal, berdasarkan keterangan pekerja yang diterima pihaknya, persoalan tersebut disebut telah melalui proses pembinaan dan penahanan jasa produksi oleh perusahaan.

KSBSI juga menemukan adanya dugaan perlakuan berbeda terhadap pekerja yang terkena PHK.

Salah seorang dari delapan pekerja tersebut justru disebut telah dikembalikan bekerja.

Setelah ditelusuri, kata dia, pekerja yang bersangkutan diduga memiliki hubungan keluarga dengan salah seorang komisaris Bank Sultra.

“Kalau memang alasan PHK adalah pelanggaran yang dianggap mendesak, mengapa ada pekerja yang kemudian dikembalikan bekerja? Apakah ada pertimbangan objektif atau justru perlakuan khusus? Ini yang perlu dijelaskan secara terbuka oleh manajemen Bank Sultra,” tegasnya.

Ia menilai seluruh pekerja harus mendapatkan perlakuan yang adil dan setara tanpa diskriminasi.

Hubungan keluarga maupun kedekatan dengan pejabat perusahaan, kata dia, tidak boleh menjadi faktor penentu dalam pemberian sanksi ataupun kebijakan ketenagakerjaan.

Tak hanya itu, Iswanto turut mempertanyakan fungsi Serikat Karyawan (Sekar) Bank Sultra serta pemotongan iuran bulanan sebesar Rp25 ribu terhadap pekerja yang disebut dilakukan langsung melalui rekening gaji.

Ia mengaku mendengar pernyataan dari pihak Bank Sultra, yang menyebut pekerja yang saat ini didampingi KSBSI bukan merupakan anggota serikat karyawan.

“Tadi kami dengar bersama pernyataan dari pihak Bank Sultra, kalau tidak salah sekretaris Sekar Bank Sultra, katanya pekerja yang kami sedang dampingi bukan merupakan anggota serikat. Kalau memang bukan anggota, kenapa sampai ada pemotongan Rp25 ribu per bulan? Ini juga yang harus pemerintah provinsi selidiki,” ungkapnya.

Atas berbagai persoalan tersebut, KSBSI menuntut manajemen Bank Sultra menyelesaikan perselisihan PHK secara adil serta memenuhi seluruh hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Iswanto menegaskan, pihaknya akan melakukan konsolidasi organisasi untuk mempersiapkan aksi demonstrasi sebagai bentuk desakan kepada pemerintah daerah agar segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

“Kami akan melakukan konsolidasi organisasi untuk mempersiapkan aksi demonstrasi. Kami meminta Gubernur Sulawesi Tenggara tidak tinggal diam terhadap berbagai dugaan persoalan yang terjadi di Bank Sultra. Jika terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan, nepotisme, maupun pelanggaran hak pekerja, maka Direktur Utama harus dievaluasi dan dicopot dari jabatannya,” tegas Iswanto.

Ia berharap Bank Sultra tetap menjaga profesionalisme sebagai lembaga keuangan milik daerah yang harus mengedepankan prinsip tata kelola perusahaan yang baik serta perlindungan terhadap pekerja.

“Bank Sultra adalah bank milik daerah yang seharusnya menjadi contoh dalam penerapan profesionalisme dan perlindungan ketenagakerjaan. Jangan sampai lembaga keuangan yang menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Tenggara justru tercoreng oleh dugaan nepotisme dan persoalan pemenuhan hak pekerja,” pungkasnya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak media masi berupaya melakukan konfirmasih kepada pihak terkait lainnya.

Pos terkait