Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Sulawesi Tenggara (Sultra) meminta pemerintah daerah mengawal pelaksanaan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Provinsi Sektoral (UMPS) Tahun 2027 melalui regulasi yang kuat, termasuk Peraturan Daerah (Perda) serta penerapan sanksi tegas bagi perusahaan yang melanggar ketentuan pengupahan.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul kesepakatan Dewan Pengupahan terkait formula kenaikan UMP dan UMPS Sultra 2027 yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.
Dalam kesepakatan tersebut, formula penghitungan upah mengacu pada UMP dan UMPS tahun sebelumnya, inflasi, pertumbuhan ekonomi, serta nilai alfa dengan mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Berdasarkan hasil perumusan, UMP Sultra 2027 dengan indeks alfa 0,62 mengalami kenaikan sebesar 7,9 persen, dari sebelumnya Rp3.306.496 menjadi Rp3.568.198.
Sementara itu, UMPS sektor pertambangan dengan indeks alfa 0,8 naik sebesar 9 persen, dari Rp3.323.615 menjadi Rp3.677.556.
Adapun UMPS sektor konstruksi dengan indeks alfa 0,62 ditetapkan mengalami kenaikan sebesar 8,4 persen, dari Rp3.306.496 menjadi Rp3.726.231.
Dewan Pengupahan Unsur Pekerja, Iswanto Sugiarto, yang juga menjabat Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) KSBSI Sultra, menegaskan bahwa penetapan upah minimum harus diikuti langkah konkret pemerintah daerah untuk memastikan seluruh perusahaan mematuhi ketentuan tersebut.
Menurutnya, penguatan regulasi daerah, termasuk melalui Perda, diperlukan sebagai instrumen untuk mengawal implementasi kebijakan pengupahan sekaligus memastikan hak-hak pekerja terpenuhi.
“Jangan sampai penetapan upah hanya berhenti di atas kertas. Pemerintah harus memastikan perusahaan melaksanakan keputusan tersebut. Kami meminta adanya pengawalan yang kuat, termasuk melalui regulasi daerah dan sanksi tegas bagi yang melanggar agar hak-hak pekerja benar-benar terlindungi,” tegas Iswanto.
Selain persoalan pengupahan, Iswanto juga menyoroti pentingnya stabilisasi harga kebutuhan pokok di pasar. Menurutnya, kenaikan upah harus diimbangi dengan kemampuan daya beli pekerja.
Ia mengingatkan agar penyesuaian upah tidak kehilangan makna akibat terus meningkatnya harga kebutuhan pokok yang berdampak langsung terhadap kehidupan buruh dan keluarganya.
“Percuma upah dinaikkan apabila harga kebutuhan pokok di pasar terus melonjak. Pemerintah harus hadir mengendalikan dan menstabilkan harga pasar. Kesejahteraan buruh bukan hanya soal nominal upah, tetapi juga seberapa besar kemampuan upah tersebut memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya,” lanjutnya.
Di sisi lain, dalam pembahasan UMPS Tahun 2027, terdapat dua klaster sektor yang menjadi perhatian, yakni pertambangan dan konstruksi.
Namun, KSBSI Sultra menilai perkembangan industri di daerah tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan struktur upah sektoral ke depan.
Iswanto secara khusus mendorong agar industri logam memiliki klaster upah sektoral tersendiri. Hal itu dinilai penting mengingat pesatnya perkembangan kawasan industri pengolahan nikel serta banyaknya pabrik industri logam yang beroperasi di Sultra.
“Ke depan, kami meminta agar industri logam memiliki klaster tersendiri dalam struktur upah minimum sektoral. Sulawesi Tenggara merupakan salah satu daerah dengan perkembangan industri nikel yang sangat besar. Karakteristik pekerjaan, aktivitas produksi, serta kontribusi sektor industri logam terhadap perekonomian daerah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan standar pengupahannya,” ungkapnya.
Ia berharap pembahasan kebijakan pengupahan Tahun 2027 benar-benar berorientasi pada peningkatan kesejahteraan pekerja.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berfokus pada penetapan angka kenaikan upah, tetapi juga harus memastikan pengawasan, kepatuhan perusahaan, stabilitas harga kebutuhan pokok, serta perlindungan pekerja di seluruh sektor industri.
“Bagi kami upah layak bukan sekadar angka dalam keputusan gubernur, melainkan hak pekerja yang wajib dipenuhi dan dilindungi oleh negara,” tutupnya.







