Ratusan massa dari berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) bersama warga Desa Hakatutobu, Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, membongkar paksa portal besi yang menutup akses keluar-masuk Jetty PT Putra Mekongga Sejahtera (PMS), Jumat (19/6/2026).
Aksi tersebut dipicu oleh terhentinya aktivitas ekonomi masyarakat setelah akses menuju pelabuhan tambang itu ditutup dan dipasangi portal besi yang dicor permanen, digembok, serta dilengkapi papan larangan bertuliskan bahwa lokasi tersebut merupakan milik H. Hamid Talib dan tidak boleh digunakan tanpa izin.
Massa yang telah berkumpul sejak pagi menggunakan palu besar dan alat berat untuk merobohkan portal. Gembok yang mengunci akses jetty dipukul hingga putus. Seluruh rangkaian aksi berlangsung di bawah pengamanan ketat aparat TNI dan Polri.
Koordinator aksi, Hartono Tahunggale, menilai penutupan akses jetty telah menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang luas bagi masyarakat sekitar.
Menurutnya, ribuan warga yang selama ini menggantungkan hidup dari aktivitas tambang, hauling, bongkar muat, jasa pelayaran, hingga usaha pendukung lainnya mendadak kehilangan sumber penghasilan.
“Kami meminta Kepolisian segera mengambil langkah untuk memulihkan akses dan aktivitas masyarakat. Jangan ada pembiaran terhadap tindakan sepihak yang berpotensi memicu konflik. Apalagi status kepemilikan jetty masih dalam proses dan belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap,” tegas Hartono.
Ia menilai tidak boleh ada pihak yang secara sepihak menguasai atau menutup objek yang masih menjadi sengketa hukum karena berpotensi merugikan masyarakat luas.
Hartono mengungkapkan, sedikitnya sembilan organisasi kemasyarakatan turun langsung dalam aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Hakatutobu yang terdampak.
“Kami hadir membantu masyarakat agar bisa kembali beraktivitas. Kalau ada sengketa, ada mekanisme hukum yang harus ditempuh. Jangan sampai kepentingan segelintir pihak justru membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian,” ujarnya.
Massa juga mendesak Polres Kolaka agar mengambil langkah tegas guna mencegah potensi konflik horizontal yang lebih besar di tengah masyarakat.
“Negara harus hadir. Jangan membiarkan masyarakat menjadi korban akibat konflik yang belum memiliki kepastian hukum,” tambahnya.
Keluhan serupa disampaikan Adam, warga Hakatutobu yang mengaku aktivitas di Jetty PMS selama ini menjadi salah satu urat nadi ekonomi masyarakat setempat.
Menurutnya, penghentian aktivitas jetty tidak hanya berdampak pada pekerja pelabuhan, tetapi juga menyeret berbagai sektor usaha lain yang bergantung pada operasional pelabuhan tersebut.
“Jetty ini bukan sekadar pelabuhan. Ini sumber kehidupan masyarakat. Banyak perusahaan hauling, rental alat berat, jasa bongkar muat, hingga usaha kecil yang hidup dari aktivitas di sini. Ketika aktivitas berhenti, masyarakat ikut kesulitan mencari nafkah,” kata Adam.
Pantauan di lokasi menunjukkan situasi sempat memanas setelah portal berhasil dibongkar. Sejumlah kelompok ormas yang memiliki pandangan berbeda terlihat terlibat adu argumentasi.
Namun ketegangan berhasil diredam setelah para tokoh dan pimpinan ormas meminta massa menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh keadaan.
Hingga berita ini diterbitkan, situasi di sekitar Jetty PT PMS berangsur kondusif. Sementara besi portal hasil pembongkaran telah diamankan di Polsek setempat guna menghindari potensi gesekan lanjutan di lapangan.
