Kejagung Didesak Periksa Ko John Terkait Dugaan Korupsi Tambang PT BSJ dan PT PKS di Konut

Ampuh Sultra saat menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejagung RI, (Foto Tim).

Kejaksaan Agung (Kejagung) didesak segera memanggil dan memeriksa Ko John terkait dugaan aliran dana dari aktivitas pertambangan ilegal dan perambahan kawasan hutan tanpa izin yang diduga melibatkan PT Bumi Sentosa Jaya (BSJ) dan PT Putra Kendari Sejahtera (PKS) di Kabupaten Konawe Utara (Konut), Sulawesi Tenggara (Sultra).

Direktur Aliansi Masyarakat Peduli Hukum (Ampuh) Sultra, Hendro menduga Ko John menjadi salah satu pihak yang menerima aliran dana dari aktivitas pertambangan yang dipersoalkan tersebut

Bacaan Lainnya

Menurutnya, pemeriksaan tersebut penting dilakukan untuk mengungkap pihak-pihak yang diduga menerima manfaat dari perkara dugaan korupsi tata kelola pertambangan yang menyeret PT BSJ dan PT PKS.

“Jika Kejagung RI benar-benar ingin mengungkap pihak-pihak yang menerima aliran dana dari kasus korupsi tata kelola pertambangan oleh PT BSJ dan PKS, maka menurut kami Ko John ini adalah orang yang tepat untuk segera diperiksa,”Ucap Hendro melalui keterangan resminya yang diterima Temanesia.com, Senin (16/11/2026).

Tak hanya dugaan aliran dana, Hendro juga menyoroti dugaan keterlibatan Ko John dalam penerbitan sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang dipersoalkan di Konawe Utara, di antaranya IUP PT Karunia Sejahtera Mandiri (KSM) dan PT Karya Alam Abadi (KAA).

Hendro menyebut Ko John merupakan pemegang saham sebesar 99 persen di PT KSM. Ia mempertanyakan proses penerbitan IUP perusahaan tersebut yang disebut terbit setelah pemerintah pusat memberlakukan moratorium penerbitan izin pertambangan.

Selain itu, lokasi IUP PT KSM juga diklaim bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Konawe Utara.

“Bagaimana bisa IUP PT KSM terbit setelah adanya moratorium pembatasan penerbitan IUP? Kemudian lokasinya bertentangan dengan RTRW Konawe Utara. Sehingga kami menduga IUP tersebut hasil dari kompromi dengan pejabat penerbit izin,” bebernya.

Sementara itu, Hendro turut mempersoalkan IUP PT KAA. Menurutnya, seluruh wilayah izin perusahaan tersebut berada di atas kawasan hutan, baik Hutan Produksi Terbatas (HPT) maupun Hutan Lindung (HL).

Atas sejumlah dugaan tersebut, Ampuh Sultra meminta Kejagung tidak hanya mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas pertambangan ilegal, tetapi juga menelusuri aliran dana serta pihak-pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Hendro menegaskan, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu, termasuk terhadap Ko John apabila ditemukan keterkaitan dengan perkara yang sedang diusut.

“Kami harap Kejagung bisa adil atau tidak tendensius dalam mengungkap mafia-mafia tambang serta penikmatnya di daerah kami, dalam hal ini Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, tak terkecuali Ko John” tegasnya.

Ia juga menyatakan Ampuh Sultra akan terus mengawal dan menyuarakan dugaan korupsi tata kelola pertambangan di Konawe Utara hingga aparat penegak hukum menindaklanjuti laporan dan tuntutan mereka.

“Konawe Utara adalah kampung kami, sehingga siapa pun yang mencoba merusaknya maka akan berhadapan dengan kami. Tidak ada kata berhenti sebelum yang bersangkutan diperiksa dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tutup Hendro.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait lainnya.

Pos terkait