Anggaran Organisasi Mahasiswa Tak Jelas, BEM FIIKES UMW Kendari Desak Fakultas Transparan

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan (FIIKES) Universitas Mandala Waluya (UMW) Kendari menyoroti ketidakjelasan pengelolaan anggaran matriks kelembagaan fakultas, khususnya terkait alokasi, akses, mekanisme pencairan, hingga pertanggungjawaban anggaran bagi organisasi mahasiswa.

Ketua BEM FIIKES, Afsal, mengatakan bahwa selama masa kepengurusan berlangsung, pihaknya belum memperoleh kejelasan maupun akses yang memadai terhadap anggaran matriks kelembagaan fakultas.

Bacaan Lainnya

Kondisi tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan mengenai proses perencanaan dan pengelolaan anggaran kelembagaan mahasiswa, termasuk realisasi serta distribusinya kepada masing-masing organisasi mahasiswa.

Menurut Afsal, persoalan tersebut bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut transparansi dan akuntabilitas tata kelola kelembagaan di lingkungan fakultas.

“Ketidakjelasan anggaran berpotensi menghambat pelaksanaan program kerja, mengurangi efektivitas organisasi, serta membatasi ruang gerak mahasiswa dalam menjalankan fungsi pengembangan dan pengabdian,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Temanesia.

Ia menjelaskan, pengelolaan anggaran di lingkungan perguruan tinggi pada prinsipnya harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan kepastian mekanisme pengelolaan.

Hal tersebut, kata dia, sejalan dengan semangat Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Atas persoalan tersebut, BEM FIIKES Universitas Mandala Waluya menyampaikan lima tuntutan kepada pihak fakultas.

Pertama, meminta transparansi mengenai total alokasi anggaran matriks kelembagaan fakultas beserta peruntukannya.

Kedua, meminta penjelasan terkait realisasi anggaran serta mekanisme distribusi kepada masing-masing organisasi mahasiswa.

Ketiga, meminta kejelasan prosedur, persyaratan, dan jadwal pencairan anggaran kelembagaan.

Keempat, meminta penjelasan resmi mengenai alasan belum adanya akses anggaran selama masa kepengurusan berlangsung.

Kelima, mendesak adanya kepastian dukungan anggaran agar seluruh program kerja organisasi mahasiswa dapat terlaksana secara optimal.

Afsal juga menegaskan bahwa setiap anggaran yang diperuntukkan bagi kelembagaan mahasiswa harus memiliki kejelasan alokasi, mekanisme penggunaan, serta sistem pertanggungjawaban yang dapat dipahami dan diakses oleh organisasi penerima.

Menurutnya, organisasi mahasiswa tidak seharusnya dibebani tanggung jawab untuk menjalankan berbagai program kelembagaan tanpa disertai kepastian mengenai dukungan anggaran yang menjadi bagian dari perencanaan institusi.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa tuntutan transparansi tersebut bukan dimaksudkan sebagai bentuk konfrontasi terhadap pihak fakultas.

Sebaliknya, langkah tersebut merupakan upaya mendorong terciptanya tata kelola kelembagaan yang sehat, terbuka, dan bertanggung jawab.

“Anggaran harus jelas, pengelolaan harus transparan, dan hak kelembagaan mahasiswa harus mendapatkan kepastian,” tegasnya.

Ia berharap pihak fakultas segera memberikan penjelasan dan membuka ruang komunikasi secara terbuka agar persoalan tersebut mendapatkan penyelesaian yang jelas dan tidak terus berlarut-larut.

Pos terkait