Upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial antara tiga pekerja dengan manajemen Bank Sultra kembali menemui jalan buntu. Setelah melalui tiga kali proses mediasi, kedua belah pihak belum mencapai kesepakatan terkait pemenuhan hak-hak pekerja.
Mediasi ketiga atau Sidang Mediasi III berlangsung di Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Kendari, Jumat (20/11/2026).
Pertemuan tersebut mempertemukan KSBSI Sultra selaku kuasa dari tiga pekerja dengan pihak manajemen Bank Sultra.
Ketua Korwil KSBSI Sultra, Iswanto Sugiarto, mengatakan mediasi ketiga berakhir tanpa kesepakatan karena pihak Bank Sultra dinilai belum bersedia memenuhi tuntutan hak-hak pekerja.
“Mediasi III telah berakhir dan kembali menemui jalan buntu. Kami berharap mediator segera mengeluarkan anjuran tertulis agar kami dapat mempelajari substansinya dan menentukan langkah hukum selanjutnya,” tegas Iswanto dalam keterangan resminya yang diterima di Kendari.
Selain persoalan pemenuhan hak pekerja, Iswanto turut mempertanyakan transparansi proses pemeriksaan internal yang dilakukan manajemen Bank Sultra.
Menurutnya, pihak Bank Sultra belum mampu memperlihatkan sejumlah dokumen audit, termasuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang menjadi dasar dugaan kesalahan pekerja.
Kondisi tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan mengenai transparansi dan akuntabilitas pemeriksaan internal perusahaan.
Bahkan, KSBSI mencurigai adanya potensi manipulasi dalam proses tersebut yang menurutnya perlu dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut.
Tak hanya itu, KSBSI Sultra juga menyoroti dugaan praktik nepotisme dalam penempatan jabatan strategis di lingkungan Bank Sultra.
Salah satu yang dipersoalkan adalah dugaan keterlibatan keluarga Direktur Utama yang disebut menduduki jabatan Kepala Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) berinisial A.
Iswanto yang juga menjabat Wakil Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Sultra turut mengungkapkan dugaan pungutan liar (pungli) dengan modus iuran serikat pekerja melalui sistem pemotongan otomatis atau auto debit.
“Persoalan ini tidak boleh dianggap sepele. Kami ingin memastikan tidak ada penyalahgunaan kewenangan, praktik nepotisme, maupun pungutan yang membebani pekerja dengan mengatasnamakan iuran serikat pekerja. Semua dugaan ini harus dibuka secara transparan dan diperiksa oleh pihak yang berwenang,” ujarnya.
Atas berbagai persoalan tersebut, KSBSI Sultra menyatakan tengah mempersiapkan aksi demonstrasi dengan membawa sejumlah tuntutan kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
Salah satu tuntutan yang akan disuarakan adalah mendesak pencopotan Direktur Utama Bank Sultra serta meminta evaluasi terhadap pejabat dan oknum yang diduga memiliki keterkaitan dengan praktik nepotisme maupun pungutan liar.
Iswanto menegaskan, langkah KSBSI tidak akan berhenti pada aksi demonstrasi. Pihaknya mengaku telah menyiapkan sejumlah dokumen dan bukti pendukung terkait dugaan penyimpangan di lingkungan Bank Sultra, termasuk dugaan pungutan liar, untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum.
“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti hanya pada perdebatan di meja mediasi. Jika hak pekerja tidak dipenuhi dan berbagai dugaan penyimpangan tidak ditindaklanjuti, maka kami akan membawa persoalan ini ke ruang publik dan aparat penegak hukum. Gubernur harus mengambil sikap tegas,” tutup Iswanto.
Meski demikian, Iswanto menegaskan tetap menginginkan LKS Tripartit Sultra berjalan secara harmonis dan konstruktif.
Menurutnya, hubungan industrial yang sehat, perlindungan hak pekerja, serta tata kelola perusahaan yang bersih merupakan bagian penting dalam mendorong kesejahteraan buruh dan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tenggara.
Ia menambahkan, harmonisasi hubungan industrial tidak boleh dijadikan alasan untuk membungkam kritik. Keadilan bagi pekerja dan transparansi pengelolaan perusahaan harus tetap menjadi prioritas.
Hingga berita ini ditayangkan, media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak terkait lainnya.







