Polri mulai menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso terkait dugaan pelanggaran dalam kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto, Selasa (17/11).
Sidang berlangsung di Ruang Sidang Biro Wabprof, lantai 2 Gedung Divpropam Polri, sekitar pukul 09.00 WIB. Proses persidangan digelar tertutup.
“Tepatnya tadi sekitar pukul 09.00 WIB, bertempat di Ruang Sidang Biro Wabprof lantai 2 pada Gedung Divpropam Polri, telah dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP terhadap terduga pelanggar EHS,” kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Mabes Polri, Selasa (17/11).
Sidang dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi. Ia didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, serta tiga anggota, yakni Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dalam perkara etik ini, Eko Hadi disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tutur Trunoyudo.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Listyo Sigit, Eko Hadi, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Dalam proses etik sebelumnya, Polri menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026).
Dugaan penyadapan disebut berlangsung sepanjang 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Penyadapan itu diduga tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.
Dalam perkara pidananya, para tersangka dijerat Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman delapan tahun penjara.







