Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, M. Qodari, mengungkapkan bahwa pemerintah akan menerapkan sistem penilaian atau grading terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sistem tersebut akan membagi SPPG ke dalam beberapa kelas yang akan memengaruhi besaran insentif yang diterima.
Menurut Qodari, SPPG dengan kualitas terbaik akan masuk kategori A dan memperoleh insentif lebih besar dibandingkan kategori lainnya.
“Ke depan SPPG-nya sendiri akan mengalami grading atau evaluasi. Jadi akan ada kelas-kelas SPPG. Yang bagus itu A, yang sedang itu B, yang kurang bagus itu C. Kelas-kelas grading dari SPPG itu akan mempengaruhi insentifnya. Jadi angka insentifnya tidak akan sama,” kata Qodari dalam keterangan Bakom, Rabu (17/6/2026).
Penataan dapur MBG tersebut dilakukan dengan memanfaatkan masa libur sekolah.
Selama periode tersebut, operasional dapur MBG dihentikan sementara untuk memberikan ruang bagi pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh.
Qodari menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kualitas layanan SPPG dalam penyediaan makanan bergizi bagi anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Karena masa liburnya cukup panjang jadi ada rentang waktu dan ruang yang cukup baik bagi BGN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh,” ujarnya.
Ia menambahkan, evaluasi rutin yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari kondisi fasilitas, proses memasak, standar kebersihan dan kesehatan, hingga kualitas pangan yang disajikan.
Selain itu, Badan Gizi Nasional (BGN) juga telah menyiapkan sejumlah langkah untuk memperkuat tata kelola program MBG.
Di antaranya dengan menerapkan moratorium pembangunan SPPG baru dan melakukan penghitungan ulang terhadap besaran insentif bagi dapur MBG.
“Karena SPPG yang sudah ada dirasakan mungkin sudah mencukupi dan akan ditata ulang. Jadi fokus kepada SPPG yang sudah operasional,” imbuh Qodari.
