Taman Pemuda dan Mahasiswa Tolaki Sulawesi Tenggara (Tamalaki Sultra) menggelar aksi Konsolidasi Akbar sebagai bentuk respons terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat.
Aksi tersebut dipusatkan sebagai upaya menyatukan gerakan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi terkait kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang menuai polemik di tengah masyarakat.
Massa aksi menilai kebijakan kenaikan BBM akan memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Kenaikan harga BBM dinilai berpotensi memicu naiknya harga kebutuhan pokok, biaya transportasi, serta memperberat kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai tantangan.
Selain itu, Tamalaki-Sultra juga menyoroti pengesahan RUU Polri yang dianggap membuka ruang bagi anggota Polri untuk menduduki sejumlah jabatan sipil.
Menurut mereka, kebijakan tersebut perlu dikaji secara mendalam karena berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta mengurangi prinsip profesionalisme dalam sistem pemerintahan.
Ketua Tamalaki-Sultra, Wahyudin, mengatakan bahwa konsolidasi akbar ini merupakan bentuk kepedulian pemuda dan mahasiswa terhadap kondisi bangsa serta kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sejalan dengan kepentingan rakyat.
“Kami hadir untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Kenaikan BBM sangat berdampak pada kehidupan rakyat kecil, sementara pengesahan RUU Polri juga menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran di tengah publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan negara agar tetap berpihak kepada rakyat,” ujarnya saat ditemui.
Senada dengan itu, Wakil Ketua Tamalaki Sultra, Habrin Baso, menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah.
Menurutnya, mahasiswa dan pemuda memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta menyampaikan kritik secara konstruktif terhadap kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat.
“Konsolidasi ini menjadi momentum untuk menyatukan kekuatan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi yang disampaikan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat,” tegasnya.
Melalui Konsolidasi Akbar tersebut, Tamalaki Sultra menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu kerakyatan dan menyuarakan aspirasi masyarakat melalui jalur konstitusional serta aksi yang berlangsung secara damai dan tertib.
