Konsel – Tokoh pemuda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel), Sulawesi Tenggara, mendesak pemerintah segera memberikan kepastian dan menerbitkan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) PT Wijaya Inti Nusantara (WIN).
Tokoh Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Konawe Selatan sekaligus Ketua DPD Gerakan Pemuda Marhaenis Sulawesi Tenggara DPD GPM SULTRA menilai, ketidakpastian terkait proses RKAB PT WIN tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
Sebab, kata dia, dampaknya dinilai bukan hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan kehidupan ekonominya pada aktivitas di sekitar wilayah pertambangan.
“Saya sebagai tokoh pemuda Kabupaten Konawe Selatan berharap pemerintah segera memberikan kepastian dan mengeluarkan RKAB PT WIN. Persoalan ini bukan hanya menyangkut perusahaan, tetapi menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat yang berada di lingkar tambang,” tegasnya dalam keterangan resmi yang diterima di Kendari.
Ia menjelaskan, keberadaan PT WIN selama ini dinilai turut memberikan kontribusi terhadap perputaran ekonomi masyarakat, terutama melalui penyerapan tenaga kerja.
Menurutnya, dampak ekonomi tersebut tidak hanya dirasakan masyarakat di sekitar wilayah operasional perusahaan, tetapi juga masyarakat Konawe Selatan hingga Sulawesi Tenggara secara umum.
Karena itu, apabila aktivitas perusahaan terhenti dalam waktu yang panjang akibat belum adanya kepastian RKAB, efek domino yang ditimbulkan dikhawatirkan semakin luas.
“Kalau aktivitas PT WIN terus terhenti karena belum adanya kepastian RKAB, tentu yang terdampak bukan hanya perusahaan. Ada pekerja, pelaku usaha, pedagang, jasa transportasi dan masyarakat lainnya yang ikut bergantung pada perputaran ekonomi dari aktivitas tersebut,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah melihat persoalan RKAB secara komprehensif. Jika terdapat kekurangan administratif maupun substansi dalam pengajuan RKAB, pemerintah diharapkan menyampaikannya secara terbuka sekaligus memberikan ruang kepada perusahaan untuk melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebaliknya, apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan tidak terdapat persoalan hukum maupun teknis yang menjadi penghalang, pemerintah diminta tidak membiarkan proses tersebut berlarut-larut tanpa kepastian.
Dirinya juga menekankan pentingnya transparansi dan kepastian hukum dalam setiap proses pemerintahan.
“Kami tidak sedang meminta pemerintah mengabaikan aturan. Justru kami meminta agar aturan dijalankan secara transparan, objektif dan memberikan kepastian. Kalau ada yang harus diperbaiki, sampaikan apa yang harus diperbaiki. Kalau sudah memenuhi ketentuan, jangan dibiarkan masyarakat terus menunggu tanpa kejelasan,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah melalui instansi yang berwenang segera memberikan penjelasan resmi mengenai status RKAB PT WIN, termasuk tahapan proses, kendala yang dihadapi, serta langkah penyelesaiannya.
Menurutnya, pemerintah harus hadir memberikan kepastian dan solusi agar masyarakat tidak menjadi pihak yang paling lama menanggung dampak dari ketidakpastian kebijakan.
“Pemerintah harus hadir memberikan solusi dan kepastian. Jangan sampai ketidakjelasan administrasi atau proses birokrasi akhirnya membuat masyarakat kecil kehilangan sumber penghasilan. Kami berharap persoalan ini segera diselesaikan sesuai aturan dan kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.
