Oleh: Ketua Umum DPD Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Sultra, Rendi Tabara, SH
Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) merupakan salah satu daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA) terbesar di Indonesia. dimana Potensi pertambangan, perkebunan, perikanan, hingga sektor kelautan menjadikan Sultra sebagai daerah strategis dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.
Namun, kekayaan alam yang melimpah tidak akan berarti apabila tidak dikelola secara adil, berkelanjutan, dan berpihak kepada kesejahteraan masyarakat.
Dalam menopang ekonomi nasional dan daerah, dibutuhkan strategi pembangunan yang saling melengkapi.
Perekonomian nasional tidak hanya bertumpu pada industri besar semata, tetapi juga harus diperkuat oleh daya beli masyarakat, pertumbuhan industri manufaktur, serta pemanfaatan potensi lokal dan sektor informal yang menyentuh langsung kehidupan rakyat.
Sebagai Ketua Umum DPD Gerakan Pemuda Marhaenisme (GPM) Sultra, saya memandang ada beberapa pilar utama yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah maupun pusat dalam membangun masa depan ekonomi Sultra.
Pertama, penguatan sektor UMKM dan ekonomi kerakyatan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung ketahanan ekonomi Indonesia karena menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja.
Di Sultra, pusat pertumbuhan ekonomi harus didorong mulai dari desa hingga kabupaten, sehingga pembangunan tidak hanya terpusat di kota-kota besar.
Pemerintah perlu memberikan kemudahan akses permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), memperluas pelatihan digitalisasi usaha, serta memperkuat pendampingan pemasaran produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional bahkan internasional.
Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam pertumbuhan ekonomi.
Kedua, pemerataan infrastruktur dan hilirisasi industri. Infrastruktur memiliki peran penting dalam memangkas biaya logistik dan membuka akses ekonomi antarwilayah.
Jalan, pelabuhan, jaringan listrik, dan konektivitas digital harus menjadi perhatian serius pemerintah agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata.
Selain itu, pemerintah perlu terus mendorong hilirisasi industri. Pengolahan bahan mentah menjadi produk jadi bernilai tambah di daerah akan membuka lapangan pekerjaan baru, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Sultra diketahui memiliki kandungan sumber daya alam yang sangat besar, terutama pada sektor pertambangan nikel.
Namun, aktivitas industri tambang harus memberikan manfaat nyata kepada masyarakat lingkar tambang. Tenaga kerja lokal wajib diberikan ruang dan prioritas untuk bekerja, sehingga kekayaan alam yang ada benar-benar memberikan dampak kesejahteraan bagi rakyat Sulawesi Tenggara.
Ketiga, pentingnya sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah pada akhirnya akan menjadi kekuatan bagi ekonomi nasional. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus hadir sebagai fasilitator yang adil dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.
Praktik monopoli maupun kebijakan yang tidak adil terhadap pelaku usaha harus dihilangkan. Investasi yang masuk ke Sultra juga harus dipastikan mampu menyerap tenaga kerja lokal, memberdayakan UMKM, dan menciptakan efek berganda bagi masyarakat sekitar.
Sebagai organisasi pemuda yang berlandaskan nilai-nilai marhaenisme, DPD GPM Sultra akan terus mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Kami percaya bahwa pengelolaan ekonomi yang baik bukan hanya soal pertumbuhan angka, tetapi bagaimana pembangunan dapat menghadirkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara.
Masa depan SDA Sultra harus menjadi harapan bersama untuk membangun ekonomi daerah yang kuat, mandiri, dan berdaya saing, sekaligus menjadi fondasi penting dalam menopang ekonomi nasional Indonesia.
