Masyarakat Desa Toari Bombana, Kecamatan Poleang Barat, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra), melakukan aksi penghalangan terhadap pemasangan jaringan kabel listrik menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT Gunung Andalan Sukses (GAS).
Aksi tersebut dilakukan warga sebagai bentuk protes atas dugaan penebangan tanaman milik masyarakat yang disebut dilakukan tanpa pemberitahuan dan tanpa adanya penyelesaian hak-hak warga.
Informasi yang dihimpun, penebangan tanaman tersebut diduga dilakukan untuk kepentingan pembangunan tiang listrik dan penarikan jaringan kabel menuju kawasan pabrik.
Sejumlah tanaman milik warga disebut terdampak, di antaranya puluhan pohon kelapa, kayu jati, jambu mete, dan kayu bance. Tanaman tersebut selama ini menjadi salah satu sumber mata pencaharian masyarakat setempat.
Warga mengaku tidak pernah diajak bermusyawarah maupun menerima pemberitahuan sebelum pekerjaan yang berdampak terhadap tanaman mereka dilakukan.
Selain itu, warga menyatakan belum terdapat kesepakatan mengenai ganti kerugian atas tanaman yang diduga ditebang.
Atas kondisi tersebut, masyarakat kemudian menghentikan sementara aktivitas pemasangan jaringan kabel listrik menuju kawasan PKS PT GAS.
Warga menegaskan pekerjaan tersebut belum dapat dilanjutkan sebelum persoalan yang mereka anggap merugikan masyarakat diselesaikan.
Dalam aksi tersebut, warga didampingi Lembaga Rakyat Nusantara. Koordinator Rakyat Nusantara, Ferdi Alfendi, mengatakan pihaknya akan mengawal proses penyelesaian persoalan tersebut hingga hak-hak masyarakat terpenuhi sesuai ketentuan hukum.
“Kami tidak menolak investasi. Namun investasi harus menghormati hukum dan hak masyarakat. Jika benar tanaman milik warga ditebang tanpa pemberitahuan, tanpa persetujuan, dan tanpa penyelesaian hak-haknya, maka perusahaan wajib bertanggung jawab. Selama persoalan ini belum diselesaikan, kami bersama masyarakat akan terus mengawal dan memperjuangkan hak-hak mereka,” ujar Ferdi.
Ia juga meminta PT Gunung Andalan Sukses segera membuka ruang dialog dengan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara bermartabat.
Menurut Ferdi, konflik semacam itu seharusnya dapat dicegah apabila perusahaan mengedepankan komunikasi dan musyawarah dengan masyarakat sebelum melakukan pekerjaan yang berdampak terhadap lahan maupun tanaman milik warga.
Rakyat Nusantara juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bombana, aparat penegak hukum, serta instansi terkait segera turun ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penebangan tanaman milik masyarakat.
Selain itu, pemerintah dan pihak terkait diminta memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut agar dapat menghasilkan keputusan yang adil bagi seluruh pihak.
Warga menegaskan aksi penghalangan tersebut merupakan bentuk perjuangan untuk mempertahankan hak atas tanaman yang telah mereka kelola selama bertahun-tahun.
Masyarakat berharap perusahaan menunjukkan itikad baik dengan membuka ruang dialog, melakukan pendataan terhadap tanaman yang terdampak, serta menyelesaikan hak-hak warga sesuai ketentuan yang berlaku.
Hingga kini, masyarakat masih bertahan di lokasi dan melakukan penghalangan terhadap pemasangan jaringan kabel listrik menuju Pabrik Kelapa Sawit PT Gunung Andalan Sukses.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasih kepada pihak terkait lainnya.
